Bappeda Gelar RKPD, Ini Rancangan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2025
NGAWI - Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Wedya Graha pada Selasa, (9/1/2024).
FKP-RKPD yang dihadiri Forpimda dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, BUMD, Toga Toma, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, ormas serta pokmas itu membahas arah kebijakan Pemkab Ngawi 2025.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Ngawi, Indah Kusumawardhani, menjelaskan bahwa Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi aspirasi, saran, dan masukan stakeholder pembangunan
"Sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025 serta Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten Ngawi," kata Indah Kusumawardhani.
"RKPD ini sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun pemerintah daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah yang terukur," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Irine Sulistyowati mengatakan, FKP RKPD tahun 2025 melibatkan semua pihak dengan tujuan memelihara keselarasan dan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
"Tentu harapannya rencana kedepan dapat berjalan lancar sehingga target terpenuhi. Sehingga pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan berjalan dengan optimal," tuturnya.
Sebagai informasi, tema pembangunan 2025 Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan mengembangkan perekonomian berbasis pertanian berkelanjutan.
Rancangan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2025, sebagai berikut:
1. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian berkelanjutan.
2. Penurunan kemiskinan melalui kolaborasi penanganan yang tepat sasaran.
3. Peningkatan daya saing SDM berkualitas melalui pengembangan pendidikan vokasi dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur tangguh bencana guna meningkatkan konektivitas antar daerah untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan memudahkan distribusi pertanian.
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kepuasan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan E-Government terintegrasi.
6. Pemantapan kondusifitas daerah melalui pelestarian budaya berlandaskan agama dan kearifan lokal serta penguatan wawasan kebangsaan.
