RDP Komisi ll DPRD Ngawi dengan Nakes Non ASN Bahas Soal PPPK
NGAWI - Puluhan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tenaga kesehatan (nakes) non ASN Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mendatangi kantor DPRD Ngawi pada Senin (13/1/2025). Puluhan perwakilan dari 600 lebih nakes yang ada di Ngawi mempertanyakan ikhwal kesempatan mereka untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum Komunikasi Honorer dan Non ASN (FKHN) Kabupaten Ngawi, Pradipta saat rapat dengar pendapat dengan komisi ll meminta agar aspirasinya dapat diperjuangkan di tingkat pusat melalui kementerian yang ada. Alasannya, berbagai cara sudah ditempuh di tingkat daerah, namun menurutnya tidak ada keputusan yang berpihak kepada nasibnya.
Kami sudah bertemu dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kami hanya ingin nama kami tercantum di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan harapan bisa ikut seleksi PPPK gelombang kedua yang bakal digelar 15 Januari 2025 mendatang. Akan tetapi BKPSDM tidak bisa memahami apa yang menjadi kemauan kami," kata Pradipta saat audensi dengan komisi ll.
"Di daerah kabupaten dan kota lain, bisa melakukan itu. Kenapa Kabupaten Ngawi tidak bisa. Tolong bisa dipahami perjuangan kami yang bertahun-tahun sudah bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat," ujarnya sambil terbata-bata dan mengusap air mata.
Terpisah, Ketua Komisi ll DPRD Ngawi Winarto mengungkapkan, kedatangan para nakes yang menyampaikan aspirasinya dinilai hal yang wajar. Sebab, para nakes tersebut sudah mengabdi lama di tempatnya bekerja dengan tujuan ada secercah harapan agar bisa diterima menjadi ASN.
Meski demikian Winarto tidak bisa berbuat apa-apa karena komposisi atau formasi yang dibutuhkan tidak tersedia. Mengingat perekrutan PPPK ataupun ASN menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati begitu, komisi ll mendukung langkah nakes yang tengah berjuang soal nasibnya. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan komisi l yang bermitra dengan BKPSDM.
"Kami mendukung langkah nakes menyampaikan aspirasi ke DPRD, dan kami akan menginformasikan hal tersebut kepada komisi l yang bermitra dengan BKPSDM. Kami tidak mau mengambil langkah persoalan ini, sebab bukan ranah komisi kami," ungkap Winarto politisi dari partai Golkar.
"Dalam audensi tadi, para nakes juga akan datang ke Jakarta bertemu secara langsung dengan pejabat kementerian. Saya kira kami pun mendukung langkah ini, agar semuanya menjadi lebih terang," imbuhnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Ngawi, Idham Karima saat ditemui Suaraindonesia.co.id menjelaskan perihal nakes berkeinginan agar bisa ikut seleksi PPPK. Idham menyebut pihaknya belum mendapatkan aturan soal BLUD dapat ikut seleksi PPPK.
"Ya kan kami juga berharap para nakes dari BLUD ini dapat mengikuti seleksi PPPK, kami juga berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kami terus mempelajari persoalan ini, dan kami juga diskusi dengan kabupaten dan kota lain, mereka sama belum ada nakes BLUD bisa ikut seleksi PPPK," terangnya. (*)
