NGAWI - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi menggelar bimbingan teknis penguatan implementasi reformasi birokrasi.

Kegiatan itu diikuti oleh guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Koordinator Wilayah Kecamatan Kendal, Sine, Kedunggalar, Paron, Ngrambe dan Jogorogo.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi Fachrudin menjelaskan, dasar pelaksanaan Rerormasi Birokrasi yakni Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 

Selain itu juga mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. 

"Tujuannya menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara," katanya, Senin (28/11/2022). 

Lebih lanjut Facrudin mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. 

"Perubahan reformasi birokrasi meliputi manajemen, perubahan, penataan Peraturan Perundang-Undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sumber Daya Manusia, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan Pengawasan  peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.

Masih kata dia, untuk menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan melaksanakan langkah-langkah bertahap.

"Diantaranya konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa dan merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodemkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru," tandasnya.