NGAWI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi, menggelar rapat paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-ABPD) tahun 2026 di Gedung DPRD Lantai ll, pada 31 Agustus 2026.

Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko mengatakan, rapat perubahan anggaran yang disertai Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tersebut masuk pada agenda penyampaian aspirasi dan pembahasan pandangan umum fraksi-fraksi.

Tokoh politik PDI Perjuangan itu mengungkapkan, dalam pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, selain menyoroti soal sisa lebih penghitungan anggaran atau silpa dewan juga menyoroti soal infrastruktur jalan.

“Yang banyak dicermati fraksi-fraksi adalah adanya silpa lebih kecil dalam P-ABPD ini yang begitu besar, artinya dari segi defisit di mana postur anggaran pendapatan turun sekitar 3 persen, tapi belanja justru naik,” kata Yuwono Kartiko.

“Maka kami ingin eksekutif berhati-hati dan cermat dalam perencanaan perencanaan dan didukung oleh implementasi pelaksanaan yang tidak meninggalkan nilai efisiensi,” lanjutnya.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi peningkatan APBD hingga mencapai angka sebesar Rp 15 miliar, Meski begitu kata dia ada kemungkinan potensi yang belum tergarap maksimal.

“Seperti pendapatan di sektor BUMD, perlu ada seleksi investasi yang bagus. Misal penempatan penyertaan modal, namun pemerintah juga harus berani melakukan likuidasi bagi BUMD yang hanya merugikan atau menghabiskan dananya saja,” ujarnya.

“Contohnya Sumber Sarana Sentosa, kalau memang hanya untuk membayar fee cost, ini harus dievaluasi, bilamana perlu dilikuidasi,” tambahnya.

Pria berambut putih yang akrab disapa King itu juga menyampaikan, pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian. Kata King, ada beberapa hal prioritas yang harus dilakukan pemerintah, salah satu indikator penting adalah infrastruktur.

“Selain mengutamakan peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, budaya, digitalisasi tata kelola pemerintahan, menurut saya perbaikan infrastruktur guna konekvitas wilayah harus diprioritaskan,” tandasnya.

King menegaskan bentuk dukungan, DPRD Ngawi juga merelakan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk mendukung lima prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD.

“Kawan-kawan di DPRD memberikan dukungan kepada eksekutif, diantaanra adalah kami melepaskan pokir kami untuk ikut mendukung lima program tadi,” tutupnya.