SUARA NGAWI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas masukan fraksi-fraksi dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi tahun 2026.

Atas jawaban bupati dalam paripurna perubahan anggaran APBD tersebut, sejumlah program strategi pemerintah daerah yang dirumuskan dalam visi misi bupati bisa direncanakan dan dapat direalisasikan pada tahun ini.

“Semua masih mengedepankan visi misi Bupati Ngawi dan Wakil Bupati Ngawi, Tahun ini sudah direncanakan dan Insya Allah dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan,” Kata Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, Selasa (1/2026)

Dikatakannya, perubahan APBD dilakukan dengan melaksanakan visi misi. Kendati begitu anggaran menyesuaikan sejumlah program dan kebutuhan daerah program prioritas pembangunan sarana dan prasarana jalan poros desa.

“Tadi saya sampaikan sebagai beberapa program strategi pemerintah daerah. Beberapa hal seperti pembangunan sarana prasarana jalan poros desa juga bisa masuk pada tahun ini,” ungkap Ony.

Selain infrastruktur pembangunan jalan, pemerintah daerah, sebelumnya kami juga mendapatkan masukan soal anggaran kebakaran, yang menurut kami sangat diperlukan untuk operasional layanan publik, termasuk tambahan unit pemadam kebakaran mobil.

“Karena banyaknya masukan baik dari masyarakat maupun teman-teman di desa soal penambahan fasilitas di damkar, sehingga masukan tersebut apat difasilitasi melalui perubahan APBD 2026,” ujar Ony.

Selain itu, Ony juga menyampaikan perubahan APBD juga fokus pada program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) soal revitalisasi dan perbaikan sejumlah sekolah.

Bupati Ony menyebut, ada sekitar 10 SMP dan 40 SD yang masuk dalam rencana program tersebut.

“Ada 10 SMP dan kalau tidak salah ada 40 SD. Itu juga bisa kita jalankan di tahun ini,” ucapnya.

Ony menerangkan dalam perubahan APBD 2026 kekuatan ruang fiskal hanya sekitar, kata dia jumlah itu antara lain berasal dari pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) serta optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Kata Ony, ruang fisikal yang diperuntukkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan daerah, terutama program yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah.

"Perubahan ini kan ada pengembalian DBH lalu ada penggunaan SiLPA tahun kemarin. Nah itu kita optimalisasi di situ. Kita breakdown untuk kebutuhan, terutama visi misi kepala daerah," tegas Ony

Di hadapan Awak Media, membayangkan bahwa pemerintah daerah tetap harus melakukan sejumlah penyesuaian agar kemampuan anggaran mencukupi kebutuhan program yang telah direncanakan.

"Misal penyesuaian desain teknis pekerjaan jalan. Seperti, pembagunan ruas jalan yang sebelumnya direncanakan menggunakan konstruksi beton dapat diubah menjadi aspal, jika dinilai lebih memungkinkan agara dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2026," terangnay.

“Kalau kemudian di tahun ini harus jalan yang kita ubah, ya kita sesuaikan DED-nya, jadi aspal,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk ruas jalan yang dinilai tetap membutuhkan konstruksi beton dan belum memungkinkan dilaksanakan dengan anggaran tahun ini, pemerintah daerah akan menjadwalkannya pada tahun berikutnya.

"Kalau kemudian ada ruas jalan yang memang harus cor, akhirnya kita batal masuk ke 2027," tutupnya.