SUARA NGAWI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi dinilai sukses secara konsisten mengawal keuangan daerah, begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan anggaran.

Alhasil, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Jumat 29 Mei 2026 diterima langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko dan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono.

“Penghargaan tersebut bukan yang pertama kali melainkan Kabupaten Ngawi sudah 13 kali berturut-turut memperoleh opini tertinggi dari BPK,” kata Ony, Rabu (3/6/2026).

Ony menerangkan, penghargaan WTP merupakan rujukan dari LHP BPK kepada DPRD Ngawi dan Pemkab Ngawi atas evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Ia menuturkan bahwa pencapaian itu bentuk kerjasama dan kolaborasi antara Pemkab Ngawi dengan DPRD Ngawi dalam melaksanakan, mengawasi, serta menjaga komitmen dalam mengelola anggaran.

Terpisah, Yuwono Kartiko alias King menyampaikan bahwa DPRD melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawasan anggaran terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

“Sehingga saya bersama anggota dewan yang lain melakukan pembahasan yang sudah diatur oleh undang-undang sebelum program anggaran itu dijalankan oleh pemerintah daerah,” ujar King.

“Harapannya tentu raihan WTP ini wajib dipertahankan dengan tetap menjalankan anggaran sesuai alurnya,” imbuhnya.

Menurut King, capaian 13 kali berturut-turut Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah merupakan bukti pemkab mampu menjalankan laporan anggaran keuangan sesuai undang-undang. Tegas mengatakan King, bahwa semua pengguna anggaran wajib menjalankan kepatuhan dalam mengelola anggaran.

“Tentunya dengan menjalin komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, sebab hal ini adalah salah satu faktor penting guna menyelaraskan pikiran soal anggaran,” tuturnya.

“Sehingga bersama-sama anggaran yang diharapkan dapat berjalan dengan semestinya termasuk dalam mempertahankan opini tertinggi dari BPK hingga Tahun Anggaran 2025,” pungkas King.