OPINI - Pemandangan yang paling sering tersisa setelah sebuah debat politik hari ini bukanlah argumen yang mencerahkan, melainkan wajah-wajah yang masih menyimpan amarah. Seusai debat calon presiden pada awal 2024, publik sempat menyoroti momen ketika Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak langsung berjabat tangan. Media sosial pun dipenuhi perdebatan tentang siapa yang paling emosional dan siapa yang paling pantas disalahkan. Peristiwa itu menunjukkan satu hal, bahwa politik modern semakin sulit memisahkan perbedaan pendapat dari hubungan pribadi.

Padahal, sejarah Indonesia pernah memperlihatkan wajah yang berbeda. Perdebatan ideologi berlangsung jauh lebih tajam daripada sekarang, tetapi para pelakunya masih mampu menjaga persahabatan setelah sidang usai.

Kisah itu terjadi di Konstituante, lembaga yang dibentuk setelah Pemilu tahun 1955 untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Di ruang sidang itulah berbagai arus besar pemikiran bertemu: nasionalisme, Islam, sosialisme, dan komunisme. Perdebatan bukan sekadar soal pasal demi pasal, melainkan tentang arah masa depan Republik Indonesia.

Dua tokoh yang paling sering berhadap-hadapan adalah Mohammad Natsir dari Partai Masyumi dan Dipa Nusantara Aidit dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara ideologis, keduanya berada di kutub yang hampir mustahil dipertemukan. Natsir memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi kehidupan bernegara, sementara Aidit membawa gagasan komunisme yang menolak agama sebagai dasar politik. Benturan itu begitu keras sehingga sidang-sidang Konstituante kerap berlangsung panas.

Yusril Ihza Mahendra pernah mengenang cerita gurunya, Mohammad Natsir. Dalam salah satu perdebatan, Natsir mengaku begitu kesal kepada Aidit hingga terlintas keinginan mengangkat kursi dan melemparkannya ke kepala lawan debatnya itu. Ungkapan itu tentu bukan untuk dipahami secara harfiah, melainkan menggambarkan betapa sengitnya pertarungan gagasan pada masa itu.

Namun, kisah tersebut memiliki akhir yang mengejutkan. Begitu sidang ditutup, kemarahan seolah tertinggal di ruang rapat. Di kantin parlemen, Aidit justru mengajak Natsir menikmati secangkir kopi hangat. Mereka berbincang santai, menyantap sate, dan saling menanyakan kabar keluarga. Sejenak, ideologi berhenti menjadi sekat. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang sama-sama memperjuangkan keyakinannya.

Yusril melihat pengalaman itu sebagai gambaran budaya politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Perbedaan boleh setajam apa pun, tetapi hubungan pribadi tetap dipelihara.

Kisah serupa juga muncul dalam hubungan Aidit dengan K.H. Isa Anshary, tokoh Masyumi yang dikenal sebagai pengkritik komunisme paling keras. Isa bahkan memimpin Front Anti-Komunis. Namun wartawan harian Abadi, Mathias Dusky Pandoe, pernah dibuat terkejut ketika menemukan Aidit sedang menikmati makan siang di rumah Isa Anshary.

Barulah Mathias mengetahui bahwa keduanya telah saling mengenal sejak masa revolusi di Garut. Bahkan, seusai sidang parlemen, Aidit beberapa kali menumpang mobil Isa Anshary karena arah perjalanan mereka sama. Sepulang dari Moskow, Aidit membawakan pena dan buku sebagai oleh-oleh bagi putra Isa Anshary. Sastrawan Ajip Rosidi kemudian menyimpulkan bahwa pada masa itu orang Indonesia masih mampu menghargai perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan pribadi.

Tentu, masa lalu tidak perlu dirayakan secara berlebihan. Demokrasi Parlementer juga penuh konflik dan pada akhirnya gagal mempertahankan stabilitas politik. Bahkan pertarungan ideologi yang semakin tajam menjadi salah satu latar yang mengantarkan Indonesia menuju tragedi nasional tahun 1965. Persahabatan pribadi para elite ternyata tidak cukup untuk meredam konflik politik yang lebih luas.

Namun, justru karena itulah kisah-kisah kecil seperti secangkir kopi Aidit dan Natsir menjadi berharga. Ia mengingatkan bahwa etika politik tetap mungkin dijaga, sekalipun pertarungan gagasan berlangsung habis-habisan.

Tradisi menghormati lawan politik ternyata bukan hanya hidup di Indonesia. Amerika Serikat memiliki kisah yang tak kalah menarik melalui dua hakim Mahkamah Agung, Antonin Scalia dan Ruth Bader Ginsburg. Selama puluhan tahun, keduanya hampir selalu berada di kubu yang berlawanan. Scalia menjadi ikon konservatisme hukum, sedangkan Ginsburg dikenal sebagai simbol perjuangan hak-hak sipil dan kesetaraan perempuan. Pendapat mereka sering bertolak belakang dalam perkara-perkara penting.

Akan tetapi, di luar ruang sidang mereka bersahabat erat. Mereka menikmati opera bersama, saling mengunjungi keluarga, bahkan berlibur bersama. Ketika Scalia wafat pada tahun 2016, Ginsburg menulis penghormatan yang mengharukan. Baginya, Scalia adalah sahabat yang selalu memaksanya berpikir lebih tajam. Perbedaan pandangan justru memperkaya kualitas argumentasi mereka.

Dunia politik Amerika juga mengenal hubungan Ronald Reagan dan Tip O’Neill. Reagan adalah Presiden dari Partai Republik, sedangkan O’Neill memimpin Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat. Hampir setiap hari mereka bertarung soal anggaran, pajak, dan kebijakan luar negeri. Namun O'Neill mempunyai ungkapan yang kemudian menjadi legenda: “After six o'clock, we're friends.” Setelah jam kerja selesai, mereka meninggalkan pertarungan politik dan kembali menjadi sahabat. Mereka memahami bahwa demokrasi membutuhkan oposisi, bukan permusuhan.

Indonesia sesungguhnya pernah memiliki tradisi serupa. Natsir tidak menjadi kurang teguh memegang prinsip karena menerima kopi dari Aidit. Aidit pun tidak kehilangan keyakinan ideologisnya hanya karena makan sate bersama Natsir. Mereka tahu bahwa yang harus dikalahkan adalah argumentasi lawan, bukan martabat manusianya.

Di tengah polarisasi yang semakin mudah dipelihara media sosial, pelajaran itu terasa semakin relevan. Demokrasi tidak membutuhkan politisi yang selalu sepakat. Demokrasi justru tumbuh dari perbedaan yang diperdebatkan secara terbuka. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membedakan kritik terhadap gagasan dengan kebencian terhadap pribadi.

Demikianlah warisan paling berharga dari ruang sidang Konstituante. Setelah perang kata selesai, selalu ada ruang untuk berjabat tangan, berbincang tentang keluarga, atau sekadar menikmati secangkir kopi bersama. Sebab, dalam demokrasi yang sehat, lawan politik tetaplah sesama anak bangsa.

Ditulis oleh Wurianto Saksomo.