OPINI - Setiap kali pemerintah mengumumkan nama pahlawan nasional baru, kita biasanya disuguhi kisah perjuangan seseorang pada masa lalu. Ada yang mengangkat senjata melawan kolonialisme, mengorganisasi perlawanan, memperjuangkan pendidikan, atau mempertahankan kemerdekaan. Namun, di balik seremoni pemberian gelar itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa yang kita pilih untuk dikenang sebagai pahlawan, dan nilai apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya?

Sejarawan Asvi Warman Adam, dalam tulisannya berjudul “Keteladanan dan Keterwakilan Pahlawan Nasional” di Kompas, 4 November 2026, mengingatkan bahwa daftar pahlawan nasional bukan sekadar kumpulan nama tokoh besar. Ia menyerupai album keluarga bangsa. Setiap warga semestinya dapat menemukan sosok yang mewakili daerah, suku, agama, maupun kelompok sosialnya. Dari sana tumbuh rasa memiliki terhadap sejarah bersama.

Saya menyukai perumpamaan album keluarga itu. Dalam sebuah keluarga, foto-foto yang dipajang bukan hanya milik anggota yang paling terkenal atau paling berkuasa. Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan anggota keluarga lain dengan kisah hidup masing-masing. Jika hanya satu cabang keluarga yang memenuhi album, tentu ada sesuatu yang terasa kurang.

Data yang disampaikan Asvi yang juga Profesor Riset Purnabhakti BRIN ini menunjukkan persoalan keterwakilan tersebut. Dari 216 pahlawan nasional, hanya 18 orang perempuan. Jumlah itu bahkan belum mencapai sepuluh persen. Beberapa provinsi memiliki banyak pahlawan, sementara Kalimantan Utara belum memiliki seorang pun. Dari sisi agama, belum terdapat pahlawan nasional yang beragama Buddha.

Angka-angka itu bukan sekadar persoalan statistik. Ia menunjukkan bahwa ingatan nasional belum sepenuhnya menghadirkan wajah Indonesia yang beragam. Padahal, perjuangan membangun bangsa tidak menjadi monopoli satu daerah, satu agama, satu etnis, atau satu jenis kelamin.

Pengalaman pengangkatan John Lie menjadi contoh menarik. Tokoh keturunan Tionghoa itu berulang kali menerobos blokade Belanda setelah kemerdekaan. Ia mengangkut hasil bumi dari Sumatera untuk ditukar dengan senjata di Malaya dan Thailand. Perjuangannya penting bagi republik yang saat itu masih berusaha mempertahankan kemerdekaan. Namun, pengakuan sebagai pahlawan nasional baru datang pada tahun 2009, setengah abad setelah dimulainya pengangatan pahlawan nasional untuk pertama kalinya pada tahun 1959.

Kisah John Lie mengingatkan bahwa sejarah bangsa tidak hanya dibentuk oleh tokoh yang namanya akrab dalam buku pelajaran. Ada orang-orang yang bekerja dalam senyap, berasal dari kelompok minoritas, tetapi sumbangsihnya menentukan perjalanan republik. Pengakuan terhadap mereka bukan kemurahan hati negara, melainkan bagian dari upaya melengkapi ingatan sejarah.

Selain keterwakilan, ada persoalan keteladanan. Pahlawan tidak semestinya hanya dikenang karena keberanian pada masa perang atau jasa politik pada masa lalu. Nilai yang mereka tinggalkan harus tetap relevan dengan tantangan zaman. Ketika korupsi menjadi persoalan serius, misalnya, sosok seperti Kapolri Hoegeng dan Jaksa Agung Soeprapto layak dikenang karena integritas dan keberaniannya menolak intervensi.

Di tengah kehidupan publik yang kerap diwarnai penyalahgunaan kewenangan, keteladanan semacam itu terasa penting. Kita membutuhkan contoh bahwa jabatan bukan kesempatan memperkaya diri, dan hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Pahlawan bukan hanya orang yang berani menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga mereka yang teguh menjaga prinsip ketika berhadapan dengan tekanan.

Asvi juga menyoroti BJ Habibie yang dinilai berjasa dalam membuka ruang demokrasi, kebebasan pers, dan memisahkan TNI dari Polri. Sementara itu, kisah Achmad Mochtar memperlihatkan pentingnya pelurusan sejarah. Ilmuwan yang dieksekusi tentara Jepang pada masa pendudukan itu pernah dituduh terlibat dalam kematian korban percobaan vaksin. Arsip yang kemudian diteliti menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Pengakuan terhadap tokoh seperti Achmad Mochtar menjadi bagian dari pemulihan nama baik seseorang yang menjadi korban kekuasaan.

Tentu, pemberian gelar pahlawan harus melalui proses yang cermat. Sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk membalas jasa politik, menyenangkan kelompok tertentu, atau menghapus perdebatan tentang masa lalu. Gelar kehormatan justru akan kehilangan makna jika diberikan tanpa ukuran yang jelas dan konsisten.

Album pahlawan nasional bukan sekadar catatan tentang siapa yang pernah berjasa. Ia juga merupakan cermin tentang bangsa seperti apa yang ingin kita bangun. Jika kita menghendaki Indonesia yang demokratis, adil, dan menghargai keberagaman, maka sosok yang dikenang pun semestinya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki banyak pahlawan, melainkan bangsa yang mampu belajar dari keteladanan mereka. Seraya berani melengkapi halaman-halaman sejarah yang selama ini belum mendapat tempat.

Ditulis oleh Wurianto Saksomo