Penting Dibaca! Paripurna DPRD Pembahasan RAPBD 2026
NGAWI - DPRD Ngawi melaksanakan paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 selama dua hari pada 26-27 November 2025 di Gedung DPRD lantai ll, ruang paripurna.
Paripurna tersebut membahas struktur rancangan APBD Tahun 2026 yang disampaikan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono kepada DPRD.
Secara garis besar dapat diformulasikan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2.303.256.037.836 (Rp 2,3 triliun).
"Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 403,1 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,9 triliun," kata Ony saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 dihadapan anggota DPRD dan tamu undangan dari forkopimda serta unsur masyarakat.
Belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp 2,3 triliun tersebut meliputi belanja operasi Rp 1,7 triliun, belanja modal 197,2 miliar, belanja tidak terduga Rp 14 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 391,5 miliar.
"Sedangkan pembiayaan daerah yakni penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SILPA) direncanakan sebesar Rp 10 miliar," kata Ony.
Namun, dengan mengikuti perkembangan keuangan pemerintah pusat, akibat dari menyusutnya dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) Ony mengatakan, untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi pada R-APBD Tahun 2026 setelah terkoreksi yang semula Rp 2,3 triliun kini menjadi Rp 2,07 triliun.
Kata Ony, dengan kekuatan anggaran tersebut akan kita fokuskan pada skala prioritas pembangunan di kabupaten Ngawi utamanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga pelayanan pendidikan dan kesehatan harus tuntas 100 persen.
"Jadi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi pada R-APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp 2,07 triliun," tegas dikatakan Ony.
Ony menambahkan, anggaran difokuskan kepada pendidikan untuk menyelesaikan sekolah yang mengalami kerusakan perlu ada perbaikan yang masih kurang 15 persen harus tuntas.
Lalu, kesehatan terkait dengan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 98 persen akan kita pertahankan termasuk cek kesehatan gratis, pengurangan stunting. Kemudian termasuk infrastruktur jalan dan pengentasan kemiskinan.
Di waktu yang sama, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, dengan berkurangnya anggaran Transfer Kas Daerah (TKD) pada tahun 2026 mencapai Rp 257 miliar ini maka perlu adanya solusi pemulihan dengan cara menggali PAD yang ada di Ngawi.
Adapun solusi tersebut kata Yuwono Kartiko yang akrab dipanggil King, dengan cara penyesuaian retribusi salah satunya peningkatan laba BUMD Ngawi.
Selain itu, solusi lain dari pemerintah daerah terkait dengan belanja pegawai yang mencapai 50 persen harus ada kebijakan agar belanja pegawai ini bisa di tekan.
"Misalnya apabila ada pemotongan TPP harus dilakukan sesuai dengan eselon harus proposional," ucapnya.
"Dan untuk belanja modal yang hanya sebesar Rp 141 miliar ini harus dimaksimalkan guna mendukung prioritas sudah disepakati dalam RPJMD," tutupnya.
Sebagai informasi, dari pidato pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna itu, nota keuangan tersebut telah sah disetujui oleh DPRD dan telah memenuhi kuorum.
